BOM SKALA NASIONAL SIAP MELEDAK DI AWAL TAHUN 2014

Program Nasional BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bidang Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014 disadari atau tidak akan menimbulkan efek (BOM  pasien) yang besar terhadap  kunjungan dan rujukan di pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta yang melakukan Mou dengan pemerintah.

Banyangkan sebanyak 86,4 juta pendudukan miskin dan hampir miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari tingkat penyakit ringan sampai berat, dengan sistem bayar premi layaknya Askes  yang sekarang, premi yang bayar pemerintah dan mulai 1 Januari 2014 PT Askes akan berubah nama menjadi BPJS Kesehatan dan sepertinya program ini sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintah dengan telah di terbitkannya UU Nomer 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang berisi pergantian bentuk PT Askes yang dulunya BUMN menjadi berbentuk Badan Negara.

 Mengambil pengalaman dari pembagian zakat pada lebaran fitri dan pembagian daging qurban saat idul adha dalam baru-baru ini di masjid Istiqlal sampai memakan korban jiwa, tak terbanyangkan akan terjadi banjir lautan manusia disetiap rumah sakit, dan antrian karcis yang mengekor kejalan raya atau bahkan antrian sampai 2 hari untuk mendapatkan sebuah tiket untuk berobat, kita semua tahu mental sebagian masyarakat Indonesia, kalau ada yang gratis “kenapa tidak”? walaupun mampu secara ekonomi.

Secara hukum dan perundang-undangan memang pemerintah berkewajiban untuk memberikan asuransi kesehatan bagi warganya itu sesuai dengan kriteria negara moderen.

Terlepas dari pro dan kontra, program ini sebenarnya adalah sejarah baru dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonsia dan salah satu kebijakan yang populis, masalahnya siapkah perangkat penunjang program ini? Diantaranya:

1.    Sarana dan prasarana dalam hal ini Rumah sakit

Siapkah pihak Rumah Sakit bila nanti terjadi boming pasien, terjadikah pengekoran antrian sampai kejalan raya seperti antri BLT.

Termasuk peralatan dan kelengkapan penunjang.

2.    SDM

Hal ini berhubungan dengan semua tenaga kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, adakah kesiapan dari semua unsur pelayanan dan kemungkinan terjadinya pilih-kasih dalam pelayanan serta keadilan mayarakat termasuk tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, adakah perhatian Pemerintah terhadap pelaku pelayanan (tenaga kesehatan) yang bukan tidak mungkin akan bekerja extra, adakah REMUNERASI bagi tenga tersebut seperti halnya tenaga Guru dan TNI/POLRI? Kita tunggu saja.................... Waallahu aklam.. alfatihah.

posting : xsunkasogi@gmail.com