Uji materi PERMENKES NO 148 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan praktik mandiri perawat Indonesia

A.    Metode Penelitian

Metode penilitian berfungsi untuk mendekati serta memperoleh kebenaran yang objekif tentang permasalahan hukum yang diteliti. Penulis dalam hal ini akan menjabarkan dalam beberapa hal antara lain:

1.        Tipe Penulisan

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatis (hukum normatis). Metode penilitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.[1]

Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan kesalahan/kelalaian dalam memberi pelayanan keperawatan sebagai tindak pidana malpraktek dan perlindungan hukum terhadap pelaku malpraktek.

2.        Pendekatan masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (canceptual approach). Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan hukum yang digunakan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan praktek asuhan keperawatan mandiri.

3.        Bahan Hukum

a.        Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari: UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdata, UU No. 36 tahun 2006 tentang kesehatan, UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, UU No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, PERMENKES No. 148 tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktek perawat, PERMENKES No. 1239 tahun 2001 tentang reistrasi dan praktik perawat. PERGUB JATIM No. 4 tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di jawa timur, SURAT EDARAN GUB No. 188/139/013/ tahun 2010 tentang Ponkesdes.

b.        Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu, menganalisa serta memahaminya yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur, majalah, surat kabar, tulusan-tulisan para ahli yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada hubunganya dengan materi penelitian.

c.        Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, media cetak dan media elektronik.

4.        Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.

5.        Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraian dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Cara pengelolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan dianalisa untuk melihat bagaimana aturan dan perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan praktik mandiri.

A.    Pengaturan Praktik Perawat Menurut Permenkes Nomor 148 Tahun 2010

Kita semua tahu bahwa profesi perawat adalah bagian dari profesi pelayanan kesehatan yang mana didalam semua aktifitas pelayanannya telah diatur didalam UU Nomer 36 tahun tentang Kesehatan dan dalam pembagian tenaganya juga telah diatur dalam PP Nomer 32 tentang tenaga kesehatan dan yang terbaru PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat.

Dalam hal pengaturan praktik perawat diatur dalam pasal 2, 8, 9,11 dan 12, PERMENKES 148 Tahun 2010 yang berbunyi :

Pasal 2

(1)     Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)     Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.

(3)     Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perpendidikan minimal Diploma III(DIII) keperawatan.

Dalam pasal ini perawat diberi wewenang untuk melaksanakan praktik mandiri di rumah selain bekerja pada institusi kesehatan lainya, ini adalah merupakan suatu penghargaan buat profesi perawat yang mana pada PERMENKES yang lama tidak mengatur hal ini.

Pasal 6

“Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan”.

Dalam penerapan pasal ini terjadi anbivalensi atau ketidak-percayaan diri pada perawat terutama di daerah yang pemda/bupatinya tidak ada perhatian sama profesi perawat terutama di gresik. Lain hal dengan perawat di kab. Kebumen  semua perawat yang praktik mandiri di wajibkan memasang papan nama, selaras dengan pidato ketua PPNI kab. Kebumen dalam diskusi panel praktik legal perawat menurut UU terbaru di Indonesia, Acara diskusi itu bertepatan dengan International Nurses Day yang diperingati setiap tanggal 12 Mei. Diskusi yang di gelar di gedung aula STIKES Muhammadiyah Gombong pada tanggal 12 Mei 2010, dihadiri pejabat pemkab, kepala satpol PP selaku petugas penertipan pelaku pelanggaran PERMENKES, praktisi hukum kesehatan dan anggota Dewan Kab. Kebumen.

Ketua PPNI Kab. Kebumen H. Tri Tunggal Eko Sapto, SKM, MPH menegaskan bahwa: “konsep praktek keperawatan mandiri yaitu memiliki lisensi, memahami HAM dan hak-hak pasien, memahami etika dan system hukum yang berlaku, berbicara dengan hati-hati, memahami prosedur informed consent, memahami rahasia pasien serta harus memahami standar asuhan keperawatan. “ Tindak lanjut dari Permenkes 148 ini harus ada Perda/ Perbup untuk mengatur praktek keperawatan mandiri. Bagi teman sejawat yang sudah memiliki SIPP wajib memasang papan nama praktek (plang) sesuai dengan Permenkes 148, “ imbuh H. Tri Tunggal Eko Sapto, SKM, MPH.[2]

Pasal 8

(1)        Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.

(2)        Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada, keluarga, kelompok dan masyarakat.

(3)        Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

a.        Pelaksanaan asuhan keperawatan

b.        Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat.

c.        Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.

(4)        Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan.

(5)        Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksaan tindakan keperawatan.

(6)        Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.

(7)        Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan obat bebas dan/atau 0bat bebas terbatas.

Pada pasal ini menitik beratkan pada kewenangan, tugas dan fungsi perawat terutama pada pelayanan kolaboratip di rumah sakit dan atau ditempat kerja yang pada tanggungjawab keseluruhan tidak pada perawat saja melainkan tim pelayanan kesehatan, kecuali pada pada ayat (4) dan ayat (7) yang memberikan kewenangan yang bersifat mandiri.

Pasal 9

“Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.”

Perawat dalam melakukan praktik,perawat diwajibkan mematuhi stantar etik dan standar prosedur operasional agar terhindar dari masalah hukum, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai yang diharapkan kedua belah pihak baik pasien maupun perawat.

Pasal 11 dan 12 yang berisikan hak dan kewajiban perawat serta hak dan kewajiban pasien yang telah penulis paparkan pada halaman diatas.

Dan yang terpenting adalah hak serta kewajiban pasien dan perawat perlu disosialisasikan dikalangan perawat/dokter dan di tengah-tengah masyarakat agar tiap-tiap pihak memahami, menghayati, menghormati, dan mengamalkannya. Dengan demikian, diharapkan hubungan pasien dengan perawat dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat pun bebas dari keresahan.[3]

A.    Perlindungan Hukum terhadap praktik mandiri perawat

Perawat sebagai tenaga profesional memiliki akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakannya. Dalam menjalankan tugas profesi sehari-harinya, tidak menutup kemungkinan perawat berbuat kesalahan dan kelalaian baik yan disengaja maupun tidak disengaja.

Untuk menjalankan praktiknya, maka secara hukum perawat harus dilindungi terutama dari tuntutan malpraktik dan kelalaian dalam keadaan darurat. Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat terdapat undang-undang yang bernama Good Samarinta Acts yang melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pada keadaan darurat. Di kanada terdapat undang-undang lalu lintas yang membolehkan setiap orang untuk menolong korban pada setiap situasi kecelakaan, yang bernama Traffic Acts.[4]

Di Indonesia telah menerbitkan UU Nomer 36 Tahun 2006 serta PP Nomer 32 Tahun 1996 dan yang terakhir PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, inipun dalam penerapannya dilapangan masih membutuhkan penjabaran melalui PERDA/PERBUP karena perlindungan hukum yang muncul dalam pasal tersebut sangatlah sempit. Seperti terdapat dalam pasal 11 bagian a PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :

a.        Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar.”

Pasal ini masih membutuhkan penjabaran yang lebih rinci tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang perawat dalam melaksanakan praktik mandiri dirumah terutama di daerah pinggiran yang notabene golongan masyarakat pedesaan dan miskin, yang mana untuk masalah pelayanan kesehatan masih mengadalkan perawat/mantri untuk masalah kesehatan mereka. Hal ini sebenarnya di akui sendiri oleh Menteri Kesehatan yang sekarang dr. Nafsiah Mboi. SpA. MpH, yang menyatakan “kita (Indonesia) masih kekurangan tenaga dokter yang banyak untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah kita sendiri(Indonesia)” pada suatu acara di Surabaya yang di siarkan SCTVdalam program liputan Enam petang, pada tanggal 1 Mei 2013.

Pasal 10

(1)     Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter ditempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenagan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

(2)     Bagi perawat yang menjalankan praktik didaerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dmaksud dalam pasal 8.

(3)     Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dalam ayat (2) adalah harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.

(4)     Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

(5)     Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku.

Pasal ini seperti diatas masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci agar tidak terjadi konflik baik dengan diri pelaksana sendiri karena merasa takut terjadi kesalahan maupun dengan penerima layanan/pasien. Pada pasal ini juga terdapat pengalihan dan/atau pengaburan peran perawat yang secara formal, dari peran keperawatan kepada peran pengobatan dan ini yang sebenarnya menjadi sumber konflik antara dokter sendiri sebagai pemegang hak pengobatan dan perawat selaku pembajak hak maupun dengan pasien selaku pemakai jasa, dan masalah ini sendiri telah lama ada dan pemerintah sendiri mengetahui masalah ini dengan di dasari diterbitkanya pasal ini. masalah antara peran perawat sebagai perawat yang memberikan asuhan keperawatan dan sekaligus sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pengobatan banyak dialami di Indonesia, terutama oleh perawat puskesmas (instansi pemerintahan) atau yang tinggal di daerah perifir (perawat praktik mandiri)[5]. Dan yang menjadi korban masalah ini adalah perawat, sebagai contoh kasus perawat di Kalimantan yang dipidanakan karena kasus ini, di kebumen perawat di tindak satpol PP karena melakukan praktik mandiri,[6] serta di Gresik pada era 2010 awal perawat diambil polisi dengan kasus yang sama.

Bila kita kaji lebih dalam, masalah ini tidak saja berimplikasi pada upaya preventif dan kuratif, tetapi berimplikasi pada etika dan hukum. Penyelesaian masalah ini tentu saja tidak dapat di tangani oleh perawat yang bersangkutan, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, baik Kementrian Kesehatan, badan hukum, PPNI, IDI, institusi pendidikan, serta masyarakat sendiri, yang merupakan konsumen layanan kesehatan.

Pada suatu forum perawat sempat terdengar akan membawa masalah perawat tersebut ke KOMNAS HAM,  cuman terbesik dalam hati kami suatu pertanyaan bisakah kebijakan pemerintah dlaporkan ke sana sebagai pelaku diskriminasi pada individu perawat serta profesi perawat???, yaitu dalam pasal 30 UU Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat”.

Sesuai dengan bunyi pasal diatas perawat baik individu maupun profesi merasa takut dan tidak nyaman serta tidak terlindungi bila melakukan praktik mandiri karena belum jelasnya perundang-undangan yang ada saat ini dan belum di terbitkannya peraturan dibawahnya.

posting : xsunkasogi@gmail.com

---

          [1]  Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Plublising,

Malang 2006, h...57

[2] http://www.hendritamara.blogspot.com/ diskusi panel praktik legal perawat menurut UU terbaru di Indonesia.

[3] M. Jusuf Hanafiah. Op. Cit h 56

[4] Robert Priharjo. Op.cit h 78

[5] Robert Priharjo. Op.cit h 32

[6] http://www.hendritamara.blogspot.com/. Loc.cit.